SEMARANG, derapguru.com — PGRI Jawa Tengah memberangkatkan peserta sebanyak 175 orang dalam Kongres XXIII PGRI, Kamis siang ini, 29 Februari 2024. Peserta yang berasal dari unsur pimpinan PGRI Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah tersebut berangkat bersama dari Gedung PGRI Jateng untuk mengikuti kongres yang akan dilangsungkan di Jakarta 1-3 Maret 2023.
Ketua PGRI Jateng, Dr H Muhdi SH MHum, menyampaikan bahwa kongres tahun ini tidak hanya untuk menjalankan program organisasi. Tapi juga berkaitan dengan bagaimana arah organisasi dalam menyikapi hasil pemilu tahun 2024 yang baru saja dilaksanakan.
“Kongres tahun ini sangat strategis terutama terkait dengan adanya pemerintahan baru. Yang pasti (pemerintah baru) akan ada banyak kebijakan baru sehingga para pengurus PGRI harus mencari jalan supaya bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mendesain kebijakan pendidikan selama lima tahun ke depan,” tutur Dr Muhdi.
Dr Muhdi menambahkan perkara bonus demografi juga akan menjadi bahasan penting mengingat keberhasilan memanfaatkan bonus demografi akan mengantarkan bangsa ini menjadi negara maju. Sedangkan satu-satunya kunci untuk berhasil memanfaatkan bonus demografi adalah melalui pendidikan.
“Penentunya adalah pendidikan. Dan penentu keberhasilan pendidikan adalah guru. Para guru mau dibagaimanakan, mau dibentuk seperti apa, semua sangat penting untuk diperjuangkan. Termasuk memperjuangkan bagaimana menjadikan pendidikan sebagai komponen utama dalam membangun sebuah bangsa,” tandas Dr Muhdi.
Lebih lanjut Dr Muhdi berharap kongres tahun ini akan menghasilkan program-program yang dapat meningkatkan mutu pedidikan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sekaligus dapat menghasilkan pengurus-pengurus handal yang bisa terlibat dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia.
“PGRI bisa menjadi bagian penting dalam kebijakan pendidikan. Sebab dalam UU Sisdiknas maupun UU Guru dan Dosen, menyebutkan organisasi profesi sebagai salah satu bagian dari pengambilan kebijakan pendidikan. Oleh karena itu kita butuh pengurus yang bisa ‘bermain” dan ‘terlibat’ dalam pengambilan kebijakan pendidikan,” tandas Dr Muhdi. (wis/za)
