Kebijakan-Fiskal
JAKARTA, derapguru.com – Instrumen fiskal belanja negara akan digunakan untuk merespon maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di beberapa sektor industri. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam acara konferensi pers KSSK, Kamis 3 November 2022.
“Anggaran belanja dan pendapatan negara (APBN) akan kami gunakan untuk menghadapi berbagai gejolak global agar tak berdampak pada ekonomi domestik. Terlebih masih sisa dua bulan terakhir untuk mendorong penggunaan belanja negara,” tutur Sri Mulyani.
Lebih lanjut Sri Mulyani menuturkan, alokasi belanja negara diperkirakan akan mengalami peningkatan pada 2 bulan terakhir. Peningkatan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan perekonomian untuk menahan gejolak. Terlebih lagi, dalam catatannya, realisasi belanja negara hingga September 2022 baru dalam kisaran 61,6 persen.
“Realisasinya baru Rp 1.913,9 triliun atau baru sekitar 61,6 persen dari pagu yang sebesar Rp 3.106,4 triliun. Artinya, pemerintah masih harus mendorong serapan belanja negara sekitar Rp 1.192,5 triliun,” tutur Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, anggaran belanja negara yang masih tersisa akan dioptimalkan dan dimanfaatkan untuk keperluan pemberian bantuan sosial (bansos). Mulai dari berupa subsidi upah, BLT migor, dan program bansos lain yang sedang berjalan hingga akhir tahun ini.
“Jadi ini diharapkan akan memberikan tambahan bantalan sosial bagi masyarakat. Nanti akan kita lihat berapa banyak space (ruang) yang akan diakselerasi di dalam pembayaran berbagai bantuan sosial,” kata Sri Mulyani.
Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah terus mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui koordinasi antar kementerian/lembaga dalam mendorong geliat di berbagai sektor, seperti pariwisata maupun manufaktur.
“Untuk sektor manufaktur, berbagai stimulus yang selama ini diberikan supaya mereka pulih kembali, juga terus ditingkatkan,” imbuhnya.
Menurut Sri Mulyani, dengan memanfaatkan belanja APBN, khususnya belanja pemerintah pusat yang masih tersisa sekitar 40 persen dari total alokasi yang dianggarkan pada tahun ini, maka akan memiliki daya dukung untuk mendorong agregat permintaan secara signifikan.
“Ini sifatnya sangat kuat. (Pemerintah) Pusat saja akan ada 40 persen dari alokasi anggaran yang akan dieksekusi kuartal terakhir ini, dan itu berarti aka menambah agregat demand (permintaan), demikian juga dengan langkah spesifik untuk menjaga daya beli ini akan terus kami eksekusi,” papar dia. (kmp/za)
