PEGADAIAN
SURABAYA, derapguru.com – Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis Syariah yang disalurkan melalui PT Pegadaian ditarget mencapai realisasi 700 miliar sampai akhir kuartal III nanti. Realiasai ini termasuk rendah, tapi termasuk cukup baik, mengingat penyaluran KUR berbasis syariah ini baru dilakukan pada pertengahan tahun 2022.
Kepala Divisi Unit Usaha Syariah PT Pegadaian, Beni Martina Maulan, mengatakan sampai saat ini nasabah yang KUR berbasis syariah yang dilayani Pegadaian mencapai kisaran 80 ribu nasabah. Jumlah ini akan terus ditingkatkan pada sisi kuartal tahun ini dan pada realisasi tahun depan.
“Masih rendah memang, tapi cukup baik untuk program yang baru mulai dikucurkan bulan Juni 2022 lalu,” tandas Beni.
PT Pegadaian secara serentak menyalurkan Kredit KUR berbasis syariah untuk membantu pelaku usaha super mikro dalam pengembangan usaha sejak Juni 2022. Pegadaian menargetkan, layanan tersebut dapat diakses di lebih dari 4.000 outlet seluruh Indonesia pada bulan Juli 2022, dengan dana penyaluran KUR sebesar Rp 5,9 triliun.
Adapun plafon pinjaman yang diberikan oleh Pegadaian, mulai dari Rp 1 juta sampai Rp 10 juta per nasabah. Plafon tersebut ditambah dengan biaya pengelolaan (mu’nah) sebesar 6 persen per tahun. Tahun depan, Beni menarget dapat menyakurkan KUR Syariah sebesar Rp 3,4 Triliun dengan target masyarakat yang dilayani sebanyak 280 ribu nasabah.
Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Erdiriyo mengatakan, pada tahun 2022 Pemerintah mengalokasikan dan KUR Syariah dengan total plafond sebesar Rp 373,17 triliun.
Pembiayaan KUR Syariah yang salah satunya disalurkan oleh Pegadaian Syariah kepada wirausaha baru bertujuan membantu pengusaha pemula untuk mengembangkan usahanya pada tahap awal hingga dapat “naik kelas” seiring berkembangnya usaha.
Pada 2022, tingkat inklusi keuangan di Indonesia telah mencapai 85,10 persen, lebih tinggi dari tahun 2021 yang mencapai 83,6 persen. “Pemerintah melalui Sekretariat Dewan DNKI terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait serta para pemangku kepentingan seperti Lembaga Keuangan Syariah dan Perguruan Tinggi untuk mencapai target inklusi keuangan 90 persen tahun 2020” ujarnya. (kmp/za)
