Dulu Dirjen Selalu Bilang Kelebihan Guru, Baru Sekarang Berani Bilang Kekurangan
SALATIGA, derapguru.com – Kekurangan guru sebenarnya sudah terjadi lama, tapi pada masa lalu kekurangan guru ini selalu ditutup-tutupi. Baru pada masa sekarang, pemerintah berani berkata jujur tentang adanya kekurangan guru. Hal inilah yang diapresiasi Ketua PGRI Jawa Tengah, Dr Muhdi, saat menyambut “Konferensi Kerja Pengurus PGRI Kabupaten Kendal” yang dipusatkan di Salatiga, Jumat-Sabtu 11-12 November 2022 tersebut.
“Kami sangat mengapresiasi keberanian pemerintah saat ini untuk berkata jujur tentang kekurangan guru di berbagai wilayah Indonesia. Dulu, para menteri—yang rerata profesor—selalu mengatalkan Indonesia kelebihan guru, telah guru, padahal kenyataannya tidak,” tutur Dr Muhdi.
Lebih lanjut Dr Muhdi menuturkan, bahwa PGRI akan terus mengawal perjalanan nasib guru-guru honorer yang bekerja di sekolah-sekolah pemerintah. Sejauh ini, pemerintah telah berkomitmen untuk menuntaskan guru-guru honorer sampai dengan tahun 2023 mendatang. Salah satu langkahnya adalah dengan dibukanya seleksi ASN PPPK tahun 2022.
“PGRI akan terus memantau bagaimana cara pemerintah menuntaskan masalah-masalah guru honorer. Masih ada waktu sampai tahun 2023 mendatang,” tandas Dr Muhdi.
Dr Muhdi sendiri telah melihat komitmen pemerintah untuk mengupayakan keamanan nasib guru honorer. Bila sebelumnya guru honorer dapat digeser oleh guru baru yang datang ke sekolah. Pada aturan terbaru, guru induk di sebuah sekolah negeri tidak boleh digeser oleh guru-guru yang baru saja dalam ASN PPPK.
“Tidak ada yang boleh menggeser guru honorer di sekolah-sekolah negeri. Ini untuk memberikan peluang, supaya guru honorer yang belum passing grade tetap aman dan bisa mencobanya lagi tahun depan,” tutur Dr Muhdi. (za)
